Pemerintah akan ambilalih

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat, mengemukanan Monorel dibiayai dengan skema investasi swasta murni, yaitu melalui konsorsium Jakarta Monorel (JM), "Tapi kenyataannya dalam kurun waktu yang ditetapkan, dia tidak berhasil mendapatkan investasi," kata mantan Wali Kota Jakpus itu.

Karena monorel merupakan bagian dari pola transportasi makro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memikirkan kelanjutannya. "Kalau kondisi seperti ini terus, suatu saat kita akan ambil alih," ujarnya.

"Pengambilalihan tentu harus dengan proses. Nah langkah-langkahnya, salah satunya adalah pembahasan due diligent, atau penghitungan kembali (pembiayaan yang telah dikeluarkan JM),"  Bila jadi dilaksanakan, DKI akan meminta dukungan pemerintah pusat. "Karena Jakarta ini kan ibu kota negara, jadi partisipasi APBN harus ada. Kita minta pusat sharing dalam pendanaannya, di samping tentu juga kita cari investor lain yang mampu tanamkan modal."

Secara terpisah, Direktur JM Sukmawati Syukur membantah pihaknya gagal menghadirkan investor untuk mendanai monorel. "Itu tidak benar. Yang benar, persyaratan yang diminta investor kami maupun persyaratan perbankan, belum dapat dipenuhi DKI," jelasnya.

"Karena deadlock, sesuai perjanjian kerja sama, kami menyerahkan keputusan soal pendanaan ini kepada Gubernur," ungkap Sukmawati. Ia mengaku belum mendapat informasi terkait rencana DKI mengambil alih pembangunan monorel. "Kami masih menunggu keputusan resmi Pemprov DKI, siapa tahu ada solusi lain," katanya.

Proyek monorel mulai dibangun sejak 2004. Tiang-tiang pancang sudah berdiri kokoh di sepanjang jalur antara Kuningan hingga Senayan. JM menggandeng Dubai Islamic Bank (DIB namun mundur lantaran ketiadaan UU Sukuk. [dari Media Indonesia]