Wah, Makin Ruwet...

Pascal S Bin Saju

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini diharuskan bergabung dalam konsorsium pembangunan monorel. Melalui Badan Usaha Milik Daerah, Jakarta Propertindo, pemprov menyiapkan Rp 144 miliar sebagai penyertaan modal. Keikutsertaan itu penting untuk meyakinkan perbankan guna mengucurkan kredit.

Memang saat ini ada upaya untuk membentuk sindikasi atau konsorsium pembangunan monorel setelah PT Jakarta Monorel (JM) tidak memiliki financial closing. Pembiayaan dari perbankan nasional, swasta, dan pemerintah sangat diperlukan karena harapan dana dari Dubai Islamic Bank sudah tidak ada.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta sebenarnya sedang ngos- ngosan akibat menanggung beban subsidi busway, yakni Rp 203 miliar untuk tujuh koridor pada tahun 2007. Dana untuk busway itu pun menurut Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta masih kurang. Kini Pemprov harus bersiap-siap lagi menyubsidi monorel, yakni Rp 200 miliar per tahun.

Maklum, pada saat penandatangan kerja sama BOT (build, operate, and transfer) 30 tahun dengan Pemprov, 14 Mei 2004, JM meminta sejumlah syarat penting. Salah satu syarat yang memberatkan ialah subsidi operasional selama tujuh tahun, yakni 20 juta dollar AS atau setara Rp 200 miliar per tahun.

Ada empat syarat yang diminta JM. Tiga lainnya, yakni pemanfaatan lahan-lahan milik Pemprov (termasuk Senayan), komitmen membantu keuangan jika JM bermasalah, dan pelaksanaan electronic road pricing (ERP) di mana uang hasil pungutan dari ERP agar dialihkan untuk menyubsidi monorel juga.

Harus diingat juga bahwa pada akhir Agustus atau awal September 2007 akan ada lagi pembangunan tiga koridor baru bus transjakarta, yakni Koridor VIII, IX, dan X. Artinya, Pemprov melalui uang rakyat pada APBD harus menambah subsidi lagi. Jika tidak menyubsidi, hampir pasti tarif bus transjakarta akan naik lebih dari Rp 6.000.

Lantas, kalau harus menanggung subsidi Rp 200 miliar lagi per tahun selama tujuh tahun untuk monorel, bagaimana nasib busway? Ketika terjadi penurunan subsidi terhadap tujuh koridor bus transjakarta menjadi hanya Rp 203 miliar, pelayanannya menjadi semakin buruk. Publik DKI tentu bisa melukiskan hal itu dari pengalaman empiriknya.

Persoalannya tidak hanya pada bus transjakarta. Bagaimana dengan nasib angkutan umum, seperti kopaja, metromini, PPD, mikrolet, dan angkutan kota. Bagaimana pula subsidi pendidikan dan kesehatan bagi rakyat miskin kota? Bagaimana pula mengatasi kemiskinan kota, menata permukiman kumuh, dan infrastruktur pengendali banjir?

Angkutan rel

Langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membangun monorel sebenarnya merupakan perkembangan dari komitmen membenahi keruwetan lalu lintas di Ibu Kota. Monorel diharapkan bisa menjadi sarana alternatif untuk beralih dari kendaraan bermotor sehingga polusi udara dapat dikurangi.

Monorel sebagai bagian dari angkutan massal diharapkan dapat mendukung dan menjadi bagian penting dari pola transportasi makro (PTM) yang sedang dikembangkan di Jakarta. Monorel juga diharapkan bisa menjadi satu kesatuan sistem transportasi publik yang terpadu dengan sistem lainnya, yakni busway, subway, dan waterway.

Dewan Transportasi Kota (DTK) Jakarta sejak Januari 2005 sangat mendukung pembangunan atau pengembangan angkutan massal berbasis rel. Bahwa keruwetan arus lalu lintas kota akibat penggunaan kendaraan pribadi antara lain dapat diatasi dengan moda angkutan rel, itu tidak dalam bentuk memprioritaskan monorel, melainkan subway.

Komentar senada diungkapkan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bambang Susantono. Dia menilai, angkutan dengan rel tunggal atau monorel sangat "tanggung", dan lebih baik menggunakan MRT, termasuk subway.

Ada banyak contoh kasus tentang sistem angkutan massal itu. Bangkok Skytrain sepanjang 23 kilometer diperkirakan akan membawa 550.000 penumpang per hari pada saat dibuka tahun 1999 dan 650.000 penumpang per hari selama setahun beroperasi. "Kenyataannya, saat pembukaan Bangkok Skyatrain hanya ditumpangi 200.000 orang per hari dan selama empat tahun beroperasi jumlah penumpang yang terangkut rata-rata sekitar 350.000 orang per hari," kata F Trisbiantara.

Star Light Metro (Desember 1996) dan Putra LRT (Desember 1998) di Kuala Lumpur juga telah gagal secara finansial. Ketika dinasionalisasikan pada akhir 2001, Putra membawa utang 1,4 miliar dollar AS dan utang Star 315 juta dollar AS. Itu merupakan kebangkrutan terbesar Malaysia dalam sejarah korporasinya.

Masih wacana

Bagaimana dengan monorel di Jakarta, yang merupakan private inisiative dari JM dan kini sedang dibangun itu? Apakah kita harus mendorong untuk diteruskan pembangunan monorel oleh JM, atau malah mendesak Pemprov agar menghentikan proyek itu dan mengalihkan ke investor lain, atau malah diputus sementara saja?

Gubernur Sutiyoso berkeinginan kuat agar pembangunan monorel dilanjutkan. DTK Jakarta juga mendukung monorel, tetapi tidak setuju dengan konsep bisnis dari JM yang meminta berbagai persyaratan. Padahal, masih ada begitu banyak persoalan kota yang perlu perhatian serius dari pemerintah.

Tekad Pemprov ikut serta dalam konsorsium untuk menarik minat perbankan ikut mendanai juga tidak mudah. Pihak bank sangat hati-hati dan mereka sejatinya baru mau mendanai setelah melakukan pengujian tuntas (due diligence) dan penelaah lengkap tentang finansial proyek, tarif proyek, proyeksi penumpang, dan masalah hukum monorel. Jika bank ingin melakukan pengujian tuntas, itu artinya, pembangunan monorel oleh JM harus diputus sementara dulu. Kalau pembangunan monorel oleh JM dihentikan dan dialihkan ke investor lain, hampir pasti JM akan menuntut kompensasi ganti untung dari Pemprov DKI Jakarta. Wah, jadi ruwet!