Bank Pembangunan Islam Jajaki Pembiayaan

Bank Pembangunan Islam Jajaki Pembiayaan Proyek di DKI

Jakarta-Republika -- Bank Pembangunan Islam (IDB) tengah menjajaki kemungkinan pembiayaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta dengan pagu pinjaman sebesar 100 juta dolar AS.

Perwakilan dari kantor pusat IDB Yousof Khan, usai bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota Jakarta, Jumat (3/8), memaparkan pihaknya tertarik untuk mempelajari skema pembiayaan keuangan beberapa proyek seperti monorail, pengembangan kapasitas instalasi pengolahan air limbah, dan juga instalasi pengolahan sampah.

Kita akan sediakan skema keuangan karena ini proyek yang besar dan membutuhkan investasi yang besar, jumlah maksimal sebesar 100 juta dolas AS," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengaku pesimis IDB dapat menggelontorkan dana pinjamannya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Jakarta mengingat berbasiskan sistem keuangan syariah maka ada sejumlah aturan terkait itu yang belum ada di Indonesia.

"Dana dari IDB itu kan cukup banyak namun saya pesimis karena belajar dari pengalaman, Dubai saja tidak tembus karena di kita belum ada undang-undang yang mengatur tentang sukuk," paparnya.

Terkait dengan hal tersebut, Yousof mengatakan skema keuangan yang disediakan oleh IDB lebih independen dan tidak tergantung apakah di negara tertentu sudah memiliki UU tentang syariah atau belum.

"Kami tidak mempermasalahkan apakah kami membuat skema keuangan dulu atau UU Syariah selesai dulu," tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Regulator PAM Akhmad Lanti yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan tawaran bantuan pinjaman dari IDB itu kecil kemungkinan untuk pembiayaan proyek terowongan bawah tanah multi fungsi di Jakarta karena pagu pinjaman yang terbatas sampai 100 juta dolar AS.

"Mereka kemungkinan lebih tertarik untuk mendanai proyek-proyek menengah seperti instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan sampah dan ikut serta dalam pembiayaan monorail," kata Lanti.

Sedangkan untuk pembiayaan terowongan bawah tanah multi fungsi yang ditaksir memerlukan 1,8 miliar dolar AS kemungkinan besar tidak bisa dibiayai dari IDB karena jumlah pinjamannya terbatas.

"Tahun 2008 nanti, sebetulnya mereka mempunyai program infrastruktur fund yang jumlahnya hingga miliaran dolar AS, namun itu untuk Indonesia secara keseluruhan dan tidak hanya untuk Jakarta. Bisa untuk PLN atau jalan tol dan sebagainya," ujar Lanti.

Kedatangan perwakilan kantor pusat IDB ke Jakarta tersebut, menurut Sutiyoso, merupakan tindak lanjut dari kunjungannya ke Riyadh Arab Saudi beberapa waktu yang lalu.

"Saat di Riyadh saya bertemu dengan Presiden Komisaris IDB Muhammad Ali dan sekarang yang datang adalah utusannya, saya hanya menjelaskan program yang kita miliki," tambah Gubernur DKI.

Setelah mendapatkan pemaparan program tersebut, perwakilan IDB akan melaporkan hasil pertemuan dan kemudian melakukan kajian, sambil menunggu proposal ajuan pinjaman pendanaan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Hal yang dibicarakan itu baru ide, kami harus melihat dokumentasi dan kesiapannya dan kami akan lakukan pembicaraan lanjutan pola kerjasama untuk proyek-proyek ini. Hingga saat ini belum ada persetujuan tertentu," papar Yousof. | antara | is