08 August 2008

Jakarta doesn't need subway nor monorail

City needs more busways, says the mayor who started it all
Adisti Sukma Sawitri, The Jakarta Post, Jakarta | Wednesday, April 25, 2007

The Colombian mayor who revolutionized Bogota's public transportation system has said that Jakarta's administration should focus on expanding the bus rapid transit (BRT) network instead of developing a subway or monorail.

Former Bogota mayor Enrique Peñalosa, who championed the BRT in his city, told a transportation seminar here that it would be cheaper for Jakarta to expand its busway system.

"A subway would cost three times its contract value, yet it would only cover several lines, (but) with the same amount of money you could reach all parts of the city with the (busway) network," he said during a seminar on BRT best practices.

The administration has signed a soft loan contract for the subway with the Japan Bank for International Cooperation worth $800 million, which Peñalosa said could end up costing it $2.4 billion in repayments, while a BRT covering the entire city would cost only $5 million.

"Imagine how many schools and health facilities we could create if we transfer the subway capital into schools and health facilities," said Peñalosa, who is regarded as a public transportation expert after his success in managing the BRT and bicycle ways in Bogota.

The Jakarta administration has been attempting for some years to realize an integrated mass rapid transit (MRT) system that would include the busway, subway and monorail networks.
While the subway and monorail are still waiting for domestic and international financial support, the administration has established seven busway lanes, most of which run in Central and South Jakarta.

While four new busway lanes have opened since the start of this year, people have complained that the buses are too crowded and that there are long waits at stations.
The administration is yet to complete the targeted number of buses for the corridors, which are meant to be able to carry around 300,000 people every day.
That number is already too high as city-owned operator PT TransJakarta only has 159 buses, half the number it needs to transport the daily number of passengers.

This is also why the Jakarta Transportation Board, the special body overseeing the city's transportation policy, recently refused the administration's request to raise busway fares.

"We asked Transjakarta (the BRT operator) to give us a prudent result of the company's financial and service audit, but they did not give us a satisfying result," said board head Soetanto Soehodho.

He said that numbers in the reports kept changing and sometimes did not match the results of the board's field investigation, proving that TransJakarta still lacked good management.

Jakarta Governor Sutiyoso, however, still takes great pride in the busway service.

A keynote speaker at the same seminar as Peñalosa, Sutiyoso talked for 15 minutes on his struggles to implement the BRT as well as his ongoing efforts to create an MRT.
Arriving late and delivering his speech in the middle of Peñalosa's session, he emphasized his commitment to realizing good public transportation in the city.

"I would like to slap (the faces of his subordinates and financiers) if they don't realize the system for Jakartans," he said, although a few months ago he ordered his staffers to create more fast lanes on Jl. Sudirman and Jl. M.H. Thamrin in order to avoid traffic jams for private car owners.

Aside from the soft loan from the Japanese bank for the subway, a consortium of Middle Eastern banks and local banks have expressed their commitment to covering the monorail project, although the loans are still going through the administration process.

Read More...

15 April 2008

Angin mulai bertiup lagi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan meninggalkan proyek monorel yang saat ini masih terbengkalai. Namun, Pemprov DKI juga tidak mau secara serampangan menanggung resiko dari proyek tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Muhayat, menegaskan, opsi yang sedang diusahakan Pemprov DKI untuk melanjutkan monorel adalah mencari format kerja sama dengan pemerintah pusat. Seperti implementasi dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT) dengan memanfaatkan pinjaman lunak (softloan).

Muhayat juga menepis kemungkinan Pemprov DKI akan mengambil alih dan menjalankan proyek Monorel sendirian. "Masalah transportasi di Ibukota negara perlu ada keterlibatan pemerintah pusat, pembagian hak dan kewajiban," tutur Muhayat di Balai Kota Jakarta, Senin (14/4).

Meskipun pintu bagi keterlibatan swasta asing belum sepenuhnya ditutup, Pemprov DKI tetap mempertimbangkan resiko yang ditanggung jika proyek itu nantinya diserahkan ke investor. Meski saat ini juga sudah keluar UU Sukuk (perbankan syariah) yang memungkinkan kembali masuknya investor dari Timur Tengah, Pemprov DKI sepertinya tetap melihat penggunaan loan dengan kerja sama pusat lebih ringan dan mengeliminir resiko dibanding dengan swasta.

"Tentunya Gubernur tidak ingin meninggalkan persoalan ke depan. Mereka (swasta) kan bisnis, kalau dia rugi kita yang bayar. Mereka maunya untung terus," ungkap Muhayat.

Karena itu, sambil menunggu pembicaraan pola kerja sama dengan pusat, Pemprov DKI meminta PT Jakarta Monorail bisa merawat tiang-tiang dan infrastruktur yang dibangun agar tidak rusak.

Sementara itu Gubernur DKI Fauzi Bowo mengungkapkan untuk mendorong atau menarik investor bukanlah wewenang DKI. "Sepanjang memungkinkan dan bisa lebih cepat dari rencana saya, ya silakan," ujar Fauzi Bowo. Namun yang terpenting, sebut Fauzi Bowo, pembangunan monorel tidak hanya menjadi monumen yang tidak bertuan.

Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Sukmawati Syukur mengungkapkan, sejak adanya UU Sukuk, dua investor dari Dubai dan Abu Dhabi memang sempat menanyatakan kembali penawarannya untuk melanjutkan proyek monorel.
"Namun sejak dua bulan lalu, kita terlanjur menyerahkannya ke Pemprov DKI, jadi sekarang tergantung DKI," ujar Sukmawati Syukur saat dihubungi di Jakarta. [beritaJakarta]

Read More...

31 March 2008

Pemerintah akan ambilalih

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Muhayat, mengemukanan Monorel dibiayai dengan skema investasi swasta murni, yaitu melalui konsorsium Jakarta Monorel (JM), "Tapi kenyataannya dalam kurun waktu yang ditetapkan, dia tidak berhasil mendapatkan investasi," kata mantan Wali Kota Jakpus itu.

Karena monorel merupakan bagian dari pola transportasi makro, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memikirkan kelanjutannya. "Kalau kondisi seperti ini terus, suatu saat kita akan ambil alih," ujarnya.

"Pengambilalihan tentu harus dengan proses. Nah langkah-langkahnya, salah satunya adalah pembahasan due diligent, atau penghitungan kembali (pembiayaan yang telah dikeluarkan JM),"  Bila jadi dilaksanakan, DKI akan meminta dukungan pemerintah pusat. "Karena Jakarta ini kan ibu kota negara, jadi partisipasi APBN harus ada. Kita minta pusat sharing dalam pendanaannya, di samping tentu juga kita cari investor lain yang mampu tanamkan modal."

Secara terpisah, Direktur JM Sukmawati Syukur membantah pihaknya gagal menghadirkan investor untuk mendanai monorel. "Itu tidak benar. Yang benar, persyaratan yang diminta investor kami maupun persyaratan perbankan, belum dapat dipenuhi DKI," jelasnya.

"Karena deadlock, sesuai perjanjian kerja sama, kami menyerahkan keputusan soal pendanaan ini kepada Gubernur," ungkap Sukmawati. Ia mengaku belum mendapat informasi terkait rencana DKI mengambil alih pembangunan monorel. "Kami masih menunggu keputusan resmi Pemprov DKI, siapa tahu ada solusi lain," katanya.

Proyek monorel mulai dibangun sejak 2004. Tiang-tiang pancang sudah berdiri kokoh di sepanjang jalur antara Kuningan hingga Senayan. JM menggandeng Dubai Islamic Bank (DIB namun mundur lantaran ketiadaan UU Sukuk. [dari Media Indonesia]

Read More...

15 March 2008

Monorail fate

Each and every rainstorm, no matter how brief, brings dread.
What time will we get home?

When it rains many people become stuck in traffic while others opt to dally in the office until late. This has become the reality of life in Jakarta, a result of inadequate infrastructure and terrible traffic.

The failure of PT Jakarta Monorail (PT JM) to find investors for the monorail project is a further blow to efforts to improve public transportation in the capital. Many commuters are relatively pleased with the busway, but many more are still waiting for the promise of improved services.

For motorists, the delayed monorail project, its proposed route marked by massive concrete pillars standing uselessly in the middle of roads, only means yet another source of congestion.

The concrete structures have become mere reminders of the hope we had for another option with which to navigate Jakarta. It was four years ago when then president Megawati Soekarnoputri officiated the project's groundbreaking ceremony.

Now the fate of the US$450 million, 27.8-kilometer project is in the hands of Governor Fauzi Bowo and the city councilors. Recently, PT JM announced the failure, after years of effort, to convince investors to put their money into the project, and handed it back over to the city administration early this week.

According to PT JM director Sukmawaty Syukur, the failure came about because a consortium of three state banks -- BRI, BNI 46 and Bank Mandiri -- required the administration's financial participation as a pre-condition for their involvement in the project.

A very cautious Fauzi said his administration is not in a hurry to decide on taking part in the project. He even hinted that he would prioritize the continued development of the busway.

His caution is understandable because any commitment he makes affects large amounts of taxpayer money -- not only for an early investment in the project, but also for guaranteeing the return of investors' money and covering operational costs if the project misses its revenue targets.

Since the beginning, financing has been the project's main problem, because several studies found it would not be feasible if the monorail only relied on ticket sales. A ticket price of Rp 7,500 (about 79 US cents) per trip is still considered too expensive for the average urban traveler.

PT JM, particularly its major shareholder, PT ITC, had tried to find both local and international investors. But it failed to convince them their money would be safe. The central government's decree in support of the project also did not convince foreign banks that initially expressed interest in funding the project.

In trying to keep the monorail alive, PT ITC changed partners several times. In 2003, ITC ended an agreement with Malaysia's MTrans Holding, an operator of the Kuala Lumpur monorail, due to differences over financial issues.

ITC later signed a cooperation agreement with a consortium from Singapore, Omnico Singapore Pte Ltd. They set up PT Jakarta Monorail but their partnership did not last long due to a dispute over rolling stock for the cars.

Following the split, ITC owned 98 percent of PT Jakarta Monorail's shares, and entrusted the supply of rolling stock to the Indonesia Consortium of Monorail Industries (ICMI), led by PT Bukaka Trans System.

Now Fauzi's say will decide the fate of the monorail. He can stop the project; renew its cooperation agreement with PT JM or open a tender to find new partners in developing the monorail. If completed it would serve the city's business districts, with a 14.3-km line, and another 13.5-km line from Kampung Melayu in East Jakarta to Taman Anggrek Mall in West Jakarta.

Considering the hours we waste in traffic, millions of residents and commuters will suffer if Fauzi stops the project.

He needs to find a business partner more capable, both technically and financially, to develop the elevated transportation system in the capital.

In the meantime, the city is scheduled to complete five more busway corridors and improve services on the existing corridors.

Until then, every rainy night brings to many the prospect of a commute home that takes longer than a typical trip to nearby Bandung in West Java. [Jakarta Post]

Read More...

23 September 2007

THE 2004 PROJECT

EAST-WEST PROJECT:

PHASE I : JAKARTA CORRIDOR
The area around and including, Jakarta is known as Jabotabek, the name deriving from the first letter of constituent cities of Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi. The initial plan is to have a modern, elevated light rail system known as Automated People Mover (APM) connection from east to west of Jabotabek area, starting from the east; i.e. Cikarang (District of Bekasi) to Bekasi City, to Jakarta and then to the west to Tangerang. The total length from east to west is estimated 70 kilometer.

The project is planned for 3 (Three) Phases i.e.:
Phase I : Jakarta Corridor (27Km): Stage I : Green Line (14Km); Stage II : Blue Line (13Km)
Phase II : Jakarta to Bekasi and Cikarang (18-30 Km)
Phase III : Jakarta to Tangerang ang Karawaci (16-25 Km)

Jakarta is treated as a separate administrative area, with a special status of a provenience (or level I local authority) as the capital or Ibukota. Since the main concentration of people movement centered in Jakarta, it is important to establish the system in Jakarta first in Phase I before building the network connection to East an West of Jakarta. The total trip within Jakarta Area in year 2001 was estimated at 9 million trip per day where the trip from east – west of Jakarta was estimated at 2 million trip per day (CTS), (2003). The proposal of Jakarta corridor which consist of 2 lines of services is intended to solve some of the transportation problems in the corridor.

Bogor and Bekasi is in the province of West Java and Tangerang is recently becoming part of Banten province. Both tangerang and Bekasi are divided into two level II authorities, Kotamadya Tangerang (City of Tangerang) and Kabupaten Tangerang (District of Tangerang) and City of Bekasi and District of Bekasi.

Population projection for Jakarta, Botabek shows that Jakarta will have a population of approximately 12 million by 2016, an increase of 2 million over the current 2002 population. The population of Jabotabek will be approximately 30 million which incorporates and almost doubling the Botabek population from 10 to 20 million. Currently, Tangerang has 4,2 million population and Bekasi has 3,5 million population (Bekasi City 1,6 million and Bekasi District 1,9 million). [by Indonesia Transit Central]

Company Info
This report is an executive summary of the Feasibility Study prepared by The INDONESIA TRANSIT CENTRAL, and Mott MacDonald Consultant. The report proposed an alternative solution for increasing services for public transportation in Jakarta Area and its surrounding cities i.e. Tangerang and Bekasi. Although this not intended to solve all of Jakarta’s public transportation problems, it is expected to answer some of the most pressing problems in the proposed corridors.

Board of Director
PT. ITC Board Of Directors are:

President Director : Ruslan Diwirjo, Former Indonesian Secretary General of Ministry of Public Works, Chairman of PT. Jasa Marga (Persero) the State Owned Toll Road Company.
Director : Sukmawaty Syukur, also Director of PT. Global Profeks Sinergy
Director : Mubarak Nahdi
Chairman : M. Saiful Imam, also CEO of PT. Adhi Karya (persero)
Commissioner : Ahmad Ganis, also CEO PT. Radiant Utama
Company activities:
  • Intermediation, consultancy and engineering services on the investment area,
  • including transportation and infrastructure.
  • License provision for transportation and infrastructure.
  • Collaborate with other companies on the same areas and concession right provisioning service as well.
Investor Relations
  • For the Project’s development and operation, a Project Company has been established i.e. PT. INDONESIA TRANSIT CENTRAL (ITC) which its shareholders consist of prominent Indonesia companies i.e.
  • PT. Global Profex Synergy - a member of Global Synergy Group, an Engineering Company (Former name; BIEC International)
  • PT. Adhi Karya (persero) - An Indonesia Top-1 State Owned Construction Company.
  • PT. Radiant Utama – Oil Based Company.
Contact: If you have enquiries or feedbacks, please contact:
Gedung Victoria 3rd Floor, Suite 304,
Jl. Sultan Hasanuddin Kav. 47-51,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12160,
Indonesia.
Website: www.i-transitcentral.co.id
Email: info@i-transitcentral.co.id

Read More...

20 September 2007

The company is bankrupt

Lawyer sues monorail developer for back pay

The Jakarta Post, Jakarta — Jakartans may now have to wait even longer before they can enjoy riding the elevated monorail.
Adi Prasetyo & Partners, former legal advisor for the project developer consortium PT Jakarta Monorail, has requested the Commerce Court of Jakarta declare the company bankrupt.
The firm, represented by lawyer Octolin H. Hutagalung, said after an initial hearing at the Jakarta district court Wednesday, that Jakarta Monorail owed approximately Rp 2.247 billion (US$239,510) and US$872,750 separately.

"Jakarta Monorail has only paid our client Rp 40 million to date... (and has) claimed our client was not qualified for the work" he said.
"That excuse doesn't make sense. Why would the consortium continue employing our client if it considered them to be unprofessional?"

Octolin said the Jakarta Monorail first hired law firm Adi Prasetyo & Partners in April 2005 for legal advice on the development of the monorail project. The company paid the firm Rp 40 million of the initial Rp 120 million contract fee.
The developer went on to sign two additional contracts in September 2005 and March 2006, valued at Rp 1.1 billion and $150,000, respectively, but has paid neither.

The monorail project, which began in 2004, has been stopped and started due to a shortfall in the finance needed for the estimated US$650 million design.
Which investors will now actually be paying for the project remains confidential. In July, a local bank consortium comprising Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri and Bank DKI agreed to finance the plans.

Governor Sutiyoso told the consortium in June that the city administration would replace the company if it could not find money for the project by October.
JM director Sukmawati Syukur told The Jakarta Post on Wednesday, that the company did not want to pay the law firm.

"Firstly, our agreement states that the consortium will pay the firm only once we have reached financial closing,
Secondly, we have recently been lead to believe that our former lawyer, Gusnelia Tartiningsih, from Adi Prasetyo & Partners, does not have a license to practice".

Sukmawati said that Gusnelia would be paid the agreed amount when JM had reached financial closing
"We suffered losses because of (Gusnelia's) faulty legal advice. She should deduct our debts (from her fee)," she said.

Despite the dispute between the company and the law firm, consortium member PT Adhi Karya will continue to increase its stake in the monorail project from 7.65 percent to 21.83 percent.
"Jakarta Monorail will issue new shares. Adhi Karya will purchase 250,000 shares worth $100 each," Adhi Karya's corporate secretary Kurnardi Gularso said as quoted by Antara news agency.

He added that his company would pay $25 million for the new shares once the monorail has obtained a guarantee from a financial institution.
"We will pay the money in two phases: $15 million and $10 million each," he said. (08)

Read More...

17 August 2007

Busway versus monorail

from The Jakarta Post:

Several transportation experts, including Rahmah, have predicted a monorail system in Jakarta would not be as effective as the busway. He also questioned whether a monorail would reduce traffic congestion.
Private car users perhaps will not be motivated to use the monorail if the distance of travel is too short (only 14.8 kilometers in the central business district of Kuningan, Sudirman and Senayan; and 12.2 kilometers between Kampung Melayu and Taman Anggrek).
This makes sense, because many Jakarta travelers are commuters who have to travel long distances from suburban areas (Bogor, Bekasi, Tangerang and Depok) to central Jakarta (CBD areas).

On the other hand, data has showed the effectiveness of the busway in Jakarta. According to a Transportation and Development Policy (ITDP) survey, 14 percent of busway passengers were previously private car users or passengers. This number is higher than in the city where the busway concept originated, Bogota, Colombia, where only 4.7 percent of busway users were previously private car users (The Jakarta Post, Oct. 5, 2005).

The maintenance costs for the monorail would also be high. If the monorail is introduced in Jakarta, it would cost about $20 million a year to maintain. Meanwhile, the investment and maintenance costs for the busway are much lower.
The completion of the busway project through 2007, consisting of another 14 busway corridors, will only absorb an estimated cost of about $263 million (Pelangi Indonesia, Dec. 4, 2005), which is less than half the calculated cost for the first stage of the monorail project.
Clearly, the busway is more efficient than the monorail for both the short and long terms. In addition, PT Jakarta Monorail has had difficulty finding investors for the monorail.

In terms of capacity, obviously the monorail has an advantage over the busway. Based on Japan's experience, a monorail can be operated as an "intermediate-capacity" transit system. This fits Bouladon's concept of the "transportation gap", which refers to situations where traffic levels are too high for efficient bus operations, but too low to justify full-scale conventional rail lines.

The monorail might be a better alternative for areas of Jakarta where high travel demand cannot be fulfilled by a busway route. The monorail, which has a larger capacity than the busway, should be operated on different routes from the busway, with higher travel demand. For instance, the projected first stage of the monorail would connect several central business districts (Kuningan-Sudirman-Senayan; Kampung Melayu-Taman Anggrek).

If diesel fuel continues to be used for buses, then pollution will remain a problem for the busway. The monorail is pollution-free due to the use of electric power as a source of energy. Therefore, the monorail is more environmentally friendly than the busway, unless the buses in the future run on hydrogen or solar cell systems, which at present is being experimented on by Japan.

...

A comparison between the monorail and busway in Jakarta suggests the busway is more suitable than the monorail. The advantages of the busway are that it is less expensive to develop and fares are low. However, the busway has a lower capacity than the monorail and makes traffic jams worse beyond the busway line.
The monorail does not have these limitations, because the monorail has a higher capacity and has its own line above the road, separated from the traffic. The development of a monorail system would be more appropriate in the future, when the government and citizens are better able to pay the high costs.

Perhaps the monorail and busway projects should be planned and implemented as an integrated system. For example, both should serve different routes that have different characteristics of travel demand. Both systems are being introduced as part of Governor Sutiyoso's comprehensive and integrated master plan, which is the basis for the development of an integrated transportation system in Jakarta through 2010. The goal of the plan is to control the operation of private vehicles and motorcycles in the city.

Read More...